Dengan Nilai Murni: Membangun Ulang Pendidikan Indonesia.

BULETIN APERO FUBLIC.- Dunia pendidikan kita sangat buruk sekali. Jangankan membangun manusia-manusia kuat dan memajukan pola pikir masyarakat. Untuk menghancurkan pemikiran tahayul atau pemikiran tidak rasional saja pendidikan kita tidak mampu. Hasil dunia pendidikan kita hanyalah ijazah dan honor pengajar.

Kelemahan pendidikan kita kemudian datang dari bisnis pendidikan. Sehingga kehilangan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, kemudian menjadi keuntungan yayasan (sekolah-Perguruan Tinggi). Demi kebaikan tempat pendidikan milik mereka, maka akan menaikkan bayaran, membangun gedung, kemudian dihiasi dengan seragam-seragam. Para orang tua akan dihibur dengan nilai-nilai dan dibanggakan dengan akreditasi yang dilabeli ungulan-unggulan. Masyarakat kita kemudian membaggakan nama dan poluritas sekolah anak mereka. Lupa dengan hasil pendidikan, seperti kecerdasan berpikir dan kecerdasan emosional.

Dengan memberikan nilai murni pada semua lulusan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi akan menghilangkan pengejaran asal lulus dan tidak menjadikan nilai sebagai tujuan. Nilai mata pelajaran yang tertulis dan dan lembar ijazah telah menghilangkan tujuan dari pendidikan itu.

Saat pulang ke rumah, anak didik akan menunjukkan rapot dan ijazah mereka. Saat diberikan nilai murni maka orang tua mereka akan tahu kemampuan anak mereka. Mereka juga tahu pelajaran apa yang anak mereka kuasai. Sehingga mereka akan memberikan perhatian. Kalau anak lemah dalam bahasa asing, orang tua akan memberikan pendidikan luar sekolah pada anaknya. Pada nilai anaknya yang baik orang tuanya tahu apa yang menjadi jatidiri anaknya. Misalnya anaknya baik pada nilai seni dan muatan lokal. Orang tua mungkin akan memasukkan anaknya kursus seni, dan kuliah mengambil jurusan yang berkaitan dengan seni. Maka anak tersebut tidak bermasalah kalau nilai fisika dan biologinya nol.

Selama ini dunia pendidikan kita hanya memperhatikan nilai-nilai di atas kertas. Mereka menambah nilai-nilai siswa agar mencapai yang ditargetkan sekolah atau pemerintah. Menyenangkan orang tua dan mengelabui dunia pendidikan. Bukan hanya pemberian nilai tidak murni. Secara diam-diam sekolah membayar tim akreditasi untuk meningkat akreditasi sekolah mereka. Lalu dengan bangga mereka berkata sekolah kami akreditasi A. Pemerintah pusat juga menargetkan nilai dengan rata-rata tertentu untuk lulus.

Target nilai dari pemerintah sangat menyulitkan tenaga pendidik. Mereka yang berhadapan dengan anak-anak didik atau mahasiswa yang malas. Saat diajarkan batas pemikiran mereka tidak dapat mencapai mata pelajaran karena rendahnya tingkat kecerdasan siswa dan mahasiswa. Dengan demi kian, mau tidak mau para pendidik harus membantu nilai mereka agar lulus serta memenuhi nilai target pemerintah. Kalau tidak nilai anak didik mereka menjadi jebol, mereka akan dianggap tidak mampu mendidik.

Nilai murni yang dimaksud adalah nilai yang di dapat oleh pelajar dan mahasiswa secara mandiri dan hasilnya sendiri tanpa di bantu oleh tenaga pengajar saat mengisi rapor atau ijazah. Nilai diberikan sesuai kemampuan siswa atau mahasiswa. Mereka mendapatkan nilai nol tulis nol, berapa hari tidak masuk tulis berapa hari, bagaimana perilaku mereka tulis sebagai keterangan. Sehingga rekam jejak pendidikan mereka akan terlihat murni.

Nilai murni tersebut akan memberi tahu orang tua mereka bagaimana kemampuan dan kelakuan anak mereka. Kemudian rapot dan ijazah akan digunakan untuk masuk sekolah lanjutan dan pihak sekolah mengetahui kemampuan anak tersebut. Saat bekerja riwayat rapot dan ijazah juga berguna memberikan rekam jejak hasil pembelajaran mereka. Bagi yang ingin nilai baik hendaklah dia berusaha dengan belajar sungguh-sungguh. Keadaan juga akan adil, dimana hasil belajar yang sungguh-sungguh dan yang tidak akan tampak. Orang tua mereka akan memberikan dukungan untuk memperbaiki anak mereka. Sehingga pendidikan tidak hanya dibebankan pada tenaga pengajar saja.

Seharusnya, jangan pihak sekolah atau pemerintah yang menentukan minimum angka kelulusan. Tapi pihak penerima kerjalah seharusnya memberikan target nilai agar dapat diterimah di tempat bekerja mereka. Dukung dengan hukum dan gabungkan nilai dengan ijazah sehingga pihak penerima tenaga kerja tahu seperti apa kwalitas anak tersebut atau seperti apa kwalitas mahasiswa tersebut. Naikkan dan luluskan disetiap tahun walau nilai mereka nol semuanya.

Oleh. Joni Apero
Editor. Tim Apero Fublic.
Tatafoto. Dadang Saputra
Palembang, 17 April 2022.

Sy. Apero Fublic

Read More

Mencari Ruh Dalam Sistem Pemerintahan

Buletin Apero Fublic.-  Dalam sebuah pemerintahan hendaklah kita memiliki jalan yang lurus dengan satu tujuan. Mari kita meninjau jalannya sistem pemerintahan kita dan bagaimana kebijakan pemimpin dalam transisi pemerintahan. Selama ini jalan pemerintahan kita mengambang dan tidak teratur. Di berbagai posisi dan tempat. Sebagai contoh, lain menteri pendidikan lain pula kebijakan, semua diubah-ubah sesuai selerah. Pada masa awal sistem ujian sekolah diawasi sesama sekolah di daerah. Kemudian diubah menjadi ujian nasional. Kemudian ujian nasional dihilangkan lagi. Kemudian entah apa lagi yang akan dilakukan pemerintah. Yang diperbuat pemerintah sebatas permasalahan ujian. Tetapi tetap tidak memperbaiki kwalitas hasil pendidikan serta tidak memperhatikan bagaimana mendidik siswa-siswi.

Dari kebijakan-kebijakan yang terus berubah-ubah. Mungkin mencari yang terbaik atau apa. Tapi perubahan yang tidak berkesinambungan dan tidak ada pengembangan pengetahuan dalam bidang itu. Tentu sangat mengganggu perkembangan dunia pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan. Begitu juga dalam pemerintahan, dimana banyak kebijakan-kebijakan yang tidak karuan akan membuat jalan pertumbuhan kemajuan terganggu. Rezim yang satunya membuat program, rezim selanjutnya membatalkan dan membuat program baru. Bergitu terus menerus sehingga tidak tampak hasil kerja pemerintah. Kita ibaratkan dengan menanam pohon pada satu lobang, kalau kita selalu mengganti-ganti pohon tersebut maka tanaman kita tidak akan tumbuh besar dan berbuah.

Dalam pertahanan zaman Orde Lama bekerja sama dengan Rusia. Orde Baru yang oposisi pada Orde Lama memberhentikan kerja sama dengan Rusia dan bekerjasama dengan Amerika Serikat. Kemudian kita di embargo oleh Amerika Serikat dan kembali lagi ke Rusia membeli pesawat zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang di zaman Presiden Jokowidodo kita membeli pesawat Rapale dari Perancis. Mungkin tidak lama lagi pesawat itu juga di embargo sekutu dengan alasan apa saja, misalnya Indonesia melanggar HAM. Setelah itu, kita kemana lagi? Apa lagi?. Kita sibuk begitu-begitu saja.

Di Amerika Serikat walau kepemimpinan pemerintahan bukan otokrasi. Tapi mereka menggunakan dua partai, Demokrat dan Republik. Walau presiden dipilih setiap empat tahun sekali. Namun tetap berasal dari dua partai tersebut. Sehingga jalan pemerintahan tetap pada rel yang mereka gariskan. Yang Republik sesuai dengan haluan politik mereka dan yang Demokrat sesuai dengan haluan politik Demokrat. Kedua partai tersebut hanya berfungsi sebagai oposisi dan pemerintahan. Tidak ada lagi pertarungan ideologi, pertentangan paham dalam pemerintahan.

Kembali ke Indonesia, bagaimana jalan politik dan pemerintahan kita. Negara kita memiliki banyak partai-partai politik. Semua memiliki tujuan dan kepentingan sendiri-sendiri. Membawa paham-paham sendiri dengan jalan yang mengambang. Kita tidak memiliki satu visi untuk kemajuan bangsa. Sepanjang jalan pemerintahan yang terjadi hanyalah kontes perebutan kursi dan pengaruh. Setiap pemenang pemilu hanya menjadi alur dimana jalannya rezimnya, sebatas rezimnya, dan sebatas ambisinya. Sementara partai yang lainnya sibuk dengan keinginanan mereka, entah berjuang untuk kelompok mereka, untuk ideologi atau untuk menekan yang lainnya. Tampak sekali kalau sistem pemerintahan kita seperti anak remaja yang baru lulus SMA. Bingung tidak tahu mau apa, kadang begini, kadang begitu dan berambisi pada segalah hal. Namun semua yang dikerjakan tidak ada yang selesai. Ingin tampil baik, ingin terlihat dewasa, ingin berjuang, tapi tidak mengerti harus bagaimana. Ibarat seorang laki-laki dia belum selesai dengan dirinya.

Lalu bagaimana dengan sistem otokrasi seperti di Rusia, Turki, Cina. Negara mereka memiliki kemajuan dan kemandirian bernegara dengan sistem pembangunan berkelanjutan. Punya jatidiri yang kuat dan ketentuan yang tetap. Sehingga setahap demi setahap negara merangkak maju. Di Rusia, Turki, Cina terbentuk jalan yang jelas. Misalnya Cina yang komunis, walau presiden terus di pilih dan berganti namun tujuan partai tetap. Di Amerika Serikat walau presidenya dipilih setiap empat tahun sekali. Tapi yang memiliki ketetapan adalah jalan partai. Amerika Serikat dalam sistem pemerintahannya adalah otokrasi partai atau demokrasi wajah. Di negara-negara monarki seperti Malaysia, Arab Saudi, Qatar, UEA keadaan ekonomi dan kemajuan negara lebih baik. Karena sistem mereka berkelanjutan dalam pembanguan sosial, ekonomi, teknologi dan sebagainya.

Kita Indonesia tetap dalam demokrasi kita sekarang. Demokrasi yang bagaimana yang kita mimpikan itu, entahlah. Apa yang kita lakukan sekarang, program apa, sehingga akan berbuah pada masa depan. Pajak dan pendapatan negara kita dijadikan APBN. Kemudian disalurkan dalam pembangunan-pembangunan. Lalu dikorek dan di bagi-bagi. Semuanya terus demikian dan berlanjut. Sumber daya alam terus berkurang, penduduk terus bertambah. Apa yang terjadi pada masa selanjutnya kalau kita hanya sebatas itu. Kita berputar-putar di dalam tempurung.

Dengan demikian, yang perlu kita lakukan adalah mencari ruh dari sistem pemerintahan kita. Kita harus memiliki mesin di belakang yang kuat. Yang terus menerus berputar dan mendorong negara kita agar maju bergerak. Jangan kita terus menjadi boneka zaman yang dipermainkan arus dunia terus menerus. Membentuk suatu kesepahaman tujuan yang berkelanjutan untuk mengarahkan negara kita. Kita semestinya merumuskan langkah demi langkah dalam pembangunan bangsa kita. Agar kita memiliki hasil dan nilai yang terus bertambah. Teknologi yang terus berkembang setahap demi setahap. Ekonomi dan pembangunan yang terus berjalan.

Salah satu hal yang seharusnya kita sesalkan dalam transisi pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru. Masa Orde Lama saat kepemimpinan Presiden Soekarno telah memulai program pemindahan ibu kota negara. Namun pada masa Orde Baru dalam pemerintahan otoriter Presiden Soeharto program pemindahan ibu kota negara tidak dilanjutkan. Seandainya program pemindahan ibu kota baru dijalankan sedikit demi sedikit tentu sekarang kita akan mudah memindahkan ibu kota. Bagaimana Presiden Jokowidodo memulai dari nol pemindahan ibu kota. Selain kesulitan danah untuk pemindahan sekaligus, ditambah para oposisi yang menentang dan mengkritisi. Pekerjaan itu terus bertambah sulit. Sementara Jakarta terus bertambah padat, dan kerusakan lingkungan yang parah.

Bukan hanya pada sistem pemerintahan pusat, tapi juga pada sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin misalnya. Pada masa kepemimpinan Bupati Alex Noerdin telah banyak membangun infrastruktur olah raga. Diantaranya sirkuit balap sepeda motor dan lapangan terbang layang. Oleh bupati penerus beliau kedua infrastruktur tidak di urus, terbengkalai. Hanya karena bentuk oposisi dan lawan politik. Bagaimana seandainya sirkuit dan bandar terbang layang dikembangkan terus. Sirkuit dijadikan kelas nasional dan bekas landasan pacu terbang layang dijadikan bandara, lokal dan nasional. Kalau dibiarkan saja sebagaimana sekarang akan membuat bangunan hancur dan mubazir. Dalam perjalanan keduanya, pengganti Bupati Alex Noerdin telah wafat dan Bupati Alex Noerdin pensiun. Dari hasil kontes politik mereka hanya menyisakan kerugian pada bangsa dan rakyat. Kalau sudah demikian apa gunanya lagi darik pekerjaan mereka. Hal-hal demikian baiklah kita hindari agar tidak membuat kesia-siaan.

Oleh karena itu, mari kita temukan ruh pemerintahan kita yang berkesinambungan, agar bangsa kita maju. Untuk menjadi sebuah negara maju kita tidak bisa mencapainya dalam waktu singkat. Dalam satu masa kepemimpinan atau dalam sebuah rezim. Apa lagi kalau kita bergantung dari APBN saja. Siapapun presidennya dan apa saja kebijakannya tidak akan lebih dari kepemimpinan sebelumnya. Kalau masa presiden Jokowi anggaran pemerintah 1000 triliun seumpamanya. Kemudian berganti presiden yang lain misalnya dan anggaran masih 1000 triliun dalam setahun. Tentu yang dapat dilakukan tidak jauh-jauh dari yang dijalankan presiden sebelumnya. Kemajuan itu bertahap, setapak demi setapak. Harus ada kesinambungan program, kesinambungan pembangunan, kesinambungan pengetahuan dan lainnya. Walau pun dalam praktik politik kampanye politik berseberangan. Dalam program dasar pembangunan tetaplah sepaham dan berkelanjutan. Lalu apa ruh pemerintahan dan bagaimana pulah mesin penggerak itu?. Itulah pekerjaan kita yang harus kita temukan.

Oleh: Andi Sahalah
Editor. Tim Apero Fublic
Palembang, 18 April 2022.

Sy. Apero Fublic

Read More